Makalah Administrasi Pertanahan
BAB I PENDAHULUANA.
A. Latar Belakang Masalah
Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan dan kehancurannya ditentukan pula oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan dahsyat karena manusia-manusia atau suatu bangsa ingin menguasai tanah orang atau bangsa lain karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya (G. Kartasapoetra dkk, 1990 : 1).
Meningkatnya jumlah penduduk yang semakin pesat sangat mempengaruhi cepatnya laju pertumbuhan peningkatan kebutuhan atau permintaan terhadap tanah,apalagi keadaan luas tanah yang tetap semakin berkurang karena melebarnya wilayah perairan. Tanah dibutuhkan dari kepentingan yang sifatnya pribadi (tempat tinggal)sampai hal besar (pembangunan).
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah maka akibat logisnyaadalah semakin meningkat pula sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakatkarena tanah menjadi sangat berharga dan menjadi perebutan di kalangan masyarakat.
Pelayanan publik ditegaskan untuk melayani masyarakat dengan tanpa mempersulit birokrasi dan administrasi. Tapi kenyataan yang timbul saat ini berbeda dengan yang diinginkan. Pelayanan BPN yang sangat menuntut keadilan baik konsumen, kepastian, kemudahan administrasi dan birokrasi sehingga dapatmemberikan kemakmuran telah tergantikan oleh pelayanan yang berjalan seperti pelayanan yang tanpa pengawasan atau tanpa tuntutan, tanpa tujuan sehingga yangtersisa hanya pelayanan yang menguntungkan dan merugikan bagi pihak-pihak tertentu.
Ini sangat bertentangan dengan tujuan pemerintah yang tercantum dalamUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 13 ayat 4, “.Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria”dan Pasal 15, “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yangekonomis lemah”. Disini sudah sangat jelas bahwa pemerintah melindungi masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan, menginginkan masyarakat dapat memanfaatkan tanah dengan semaksimal mungkin dan dapat menikmati pelayanan administrasi pertanahan yang baik. Namun yang terjadi malah sebaliknya, mereka kesulitan dalam mendapatkan pelayanan administrasi di kantor BPN.
Hal ini sangat dipengaruhi dari masing-masing personal yang bertugas memberikan pelayanan. Dan yang paling berperan dalam mempengaruhi kinerja dari personal tersebut adalah faktor moral yang masing-masing dimiliki. Karena moraldapat mempengaruhi tingkah laku dan sifat personal.
Bahkan kasus di BPN yang intinya adalah merosotnya moral petugas danakibatnya petugas menyalahgunakan wewenangnya. Bukan hanya dari staf-staf pekerja di BPN tetapi juga kepala BPN yang seharusnya mengawasi bawahannyadalam kinerjanya juga ikut terperosok mendorong terhadap bertambahnya stigma buruk di kalangan BPN.
Hal ini sangat dimungkinkan salah satu faktor penyebabnya adalah tidak diawasinya BPN itu sendiri oleh instansi yang resmi sehingga semua staff bahkankepala BPN bekerja dengan semestinya.
Mereka merasa aman-aman saja saat melakukan penyelewengan yangdiorentasikan untuk memperoleh keuntungan pibadi sehingga penyimpangan yangdilakukan semakin bertambah karena memang dirasa tidak ada yang mengawasinya.Sehingga masyarakatlah yang kedudukannya sebagai konsumen yang akansangat dirugikan akibat dari buruknya pelayanan di BPN. Padahal seharusnyamasyarakat sangat berhak mendapatkan kepuasan mereka saat mereka perlu pelayanan di BPN, karena BPN diadakan memang tugasnya untuk melayanimasyarakat atau konsumen. Tetapi saat ini yang tertinggal adalah kerugian dari rakyatatas pelayanan yang diberikan, keuntungan oleh pejabat-pejabat BPN, sehingga sudahtidak tercipta kondisi yang saling membutuhkan antara rakyat dengan pihak yangmemberikan pelayanan.
B. Rumusan Masalah
1.Tuntutan apa yang harus dipenuhi oleh lembaga pelayanan publik khususnyaBPN?
2.Bagaimana fenomena pelayanan publik di BPN saat ini?
3.Contoh tentang bagaimana pelayanan publik yang terjadi di BPN?4.Bagaimana usaha untuk memulihkan pelayanan BPN yang sedang memburuk menjadi lebih baik?.
Pelayanan publik ditegaskan untuk melayani masyarakat dengan tanpa mempersulit birokrasi dan administrasi. Tapi kenyataan yang timbul saat ini berbeda dengan yang diinginkan. Pelayanan BPN yang sangat menuntut keadilan baik konsumen, kepastian, kemudahan administrasi dan birokrasi sehingga dapatmemberikan kemakmuran telah tergantikan oleh pelayanan yang berjalan seperti pelayanan yang tanpa pengawasan atau tanpa tuntutan, tanpa tujuan sehingga yangtersisa hanya pelayanan yang menguntungkan dan merugikan bagi pihak-pihak tertentu.
Ini sangat bertentangan dengan tujuan pemerintah yang tercantum dalamUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 13 ayat 4, “.Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria”dan Pasal 15, “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yangekonomis lemah”. Disini sudah sangat jelas bahwa pemerintah melindungi masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan, menginginkan masyarakat dapat memanfaatkan tanah dengan semaksimal mungkin dan dapat menikmati pelayanan administrasi pertanahan yang baik. Namun yang terjadi malah sebaliknya, mereka kesulitan dalam mendapatkan pelayanan administrasi di kantor BPN.
Hal ini sangat dipengaruhi dari masing-masing personal yang bertugas memberikan pelayanan. Dan yang paling berperan dalam mempengaruhi kinerja dari personal tersebut adalah faktor moral yang masing-masing dimiliki. Karena moraldapat mempengaruhi tingkah laku dan sifat personal.
Bahkan kasus di BPN yang intinya adalah merosotnya moral petugas danakibatnya petugas menyalahgunakan wewenangnya. Bukan hanya dari staf-staf pekerja di BPN tetapi juga kepala BPN yang seharusnya mengawasi bawahannyadalam kinerjanya juga ikut terperosok mendorong terhadap bertambahnya stigma buruk di kalangan BPN.
Hal ini sangat dimungkinkan salah satu faktor penyebabnya adalah tidak diawasinya BPN itu sendiri oleh instansi yang resmi sehingga semua staff bahkankepala BPN bekerja dengan semestinya.
Mereka merasa aman-aman saja saat melakukan penyelewengan yangdiorentasikan untuk memperoleh keuntungan pibadi sehingga penyimpangan yangdilakukan semakin bertambah karena memang dirasa tidak ada yang mengawasinya.Sehingga masyarakatlah yang kedudukannya sebagai konsumen yang akansangat dirugikan akibat dari buruknya pelayanan di BPN. Padahal seharusnyamasyarakat sangat berhak mendapatkan kepuasan mereka saat mereka perlu pelayanan di BPN, karena BPN diadakan memang tugasnya untuk melayanimasyarakat atau konsumen. Tetapi saat ini yang tertinggal adalah kerugian dari rakyatatas pelayanan yang diberikan, keuntungan oleh pejabat-pejabat BPN, sehingga sudahtidak tercipta kondisi yang saling membutuhkan antara rakyat dengan pihak yangmemberikan pelayanan.
B. Rumusan Masalah
1.Tuntutan apa yang harus dipenuhi oleh lembaga pelayanan publik khususnyaBPN?
2.Bagaimana fenomena pelayanan publik di BPN saat ini?
3.Contoh tentang bagaimana pelayanan publik yang terjadi di BPN?4.Bagaimana usaha untuk memulihkan pelayanan BPN yang sedang memburuk menjadi lebih baik?.
Baca Selengkapnya, Klik Icon dibawah ini.
Terima kasih atas kunjungannya di blog Menara Ilmu semoga artikel tentang Contoh Makalah Administrasi Pertanahan bermanfaat untuk anda.
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar